PEDOMAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI

1.

KeputusanKetuaMahkamahAgung RI No.026/KMA/SK/II/2012 tentangStandarPelayananPeradilan.

2.

PeraturanMenteri Negara PendayagunaanAparatur Negara danReformasiBirokrasi No.20 Th.2010 tentang Road Map ReformasiBirokrasi 2010-2014.

3.

KeputusanKetuaMahkamahAgung RI No.1-144/KMA/SK/I/2011 tentangPedomanPelayananInformasi di Pengadilan (besertaLampiran).

4.

Undang-Undang RI No.14 Tahun 2008 tentangKeterbukaanInformasiPublik.

5.

PeraturanPemerintahAgungRepublik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 TentangPelaksanaanUndang-UndangNomor 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaanInformasiPublik

6.

PenjelasanPeraturanPemerintahAgungRepublik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 TentangPelaksanaanUndang-UndangNomor 14 Tahun 2008 TentangKeterbukaanInformasiPublik

7.

SK DirekturJenderalBadanPeradilan Agama Republik Indonesia Nomor : 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 Tentang  PedomanPelayananTerpaduSatuPintu (PTSP) di LingkunganPeradilan Agama

PEDOMAN LAINNYA

1.

PeraturanPresiden RI No.13 Th.2005 tentangSekretariatMahkamahAgung.

2.

PeraturanPresiden RI No.14 Th.2005 tentangKepaniteraanMahkamahAgung.

3.

Undang-Undang RI No.1 Th.1974 tentangPerkawinan.

4.

Undang-Undang RI No.3 Th.2009 tentangPerubahanKeduaatasUndang-Undang No.14 Th.1985 tentangMahkamahAgung.

5.

Undang-Undang RI No.48 Th.2009 tentangKekuasaanKehakiman.

6.

Undang-Undang RI No.50 Th.2009 tentangPerubahanKeduaatasUndang-Undang No.7 Th.1989 tentangPeradilan Agama.