KERJA KERAS DALAM MENJALANKAN TUGAS DAN KEWAJIBAN MELAKSANAKAN TUPOKSI: PTA AMBON BERIKAN APRESIASI PADA PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA DAN SATKER WILAYAHNYA DALAM PEMBINAAN SECARA DARING
Bula I www.pa-dataranhunimoa.go.id.
Rabu, 25 Agustus 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Muharram 1443 Hijriah, bertempat di ruang Media Center Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, seluruh Aparatur Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, dan ASN serta Honorer mengikuti kegiatan pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Agama Ambon secara daring. Dalam Pembinaan tersebut Ketua PTA Ambon Dr. H. Imron Rosyadi, SH., MH memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya pada pimpinan dan seluruh jajarannya di Satuan Kerja wilayah PTA Ambon yang telah bekerja keras dalam menjalankan tugas dan kewajiban melaksanakan tupoksi sebagaimana yang seharusnya. Dalam hal ini Pengadilan Agama Dataran Hunimoa mendapatkan prestasi dalam bidang mediasi yang masuk pada level nasional yang bisa dicontoh oleh Pengadilan Agama lainnya. Sebagaimana diketahui bahwa pada tanggal 19 Agustus 2021 pada HUT MARI ke 76, nama PA Dataran Hunimoa tercantum dalam sepuluh satker peradilan Agama kelas II yang memperoleh penghargaan di bidang mediasi.
Pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan surat dari KPTA Ambon Nomor W24-A/1152/Kp.04.6/8/2021 tanggal 23 Agustus 2021 tersebut, KPTA meminta Seluruh pimpinan untuk mengerahkan kemampuannya meningkatkan prestasi seperti dalam bidang mediasi, e court maupun lainnya. Ke depan PTA Ambon akan melakukan penilaian pada seluruh satker pada bidang-bidang tertentu baik secara silence maupun pemberitahuan terlebih dahulu. Seperti website, SIPP, Dekorum, PTSP, maupun lainnya. Semangat dan progres pegawai di daerah akan diukur dalam upaya membawa peradilan agama dalam birokrasi berkelas dunia. Mulai sekarang harus mulai membenahi berbagai aspek yang ada untuk kemudian dilakukan penilaian.
Selanjutnya KPTA juga meminta kepada seluruh satker untuk melaporkan perkara eksekusi baik yang ada eksukusinya maupun yang tidak ada pada esok harinya, sebagaimana amanat dirjen badilag pada pembinaan pagi harinya dalam pembinaan mengenai sita dan eksekusi. Dengan format kolom nomor perkara, tanggal permohonan, tahapan terakhir, dan kendala. KPTA juga meminta dukungan dan bantuan agar PTA Ambon dan PA Tual yang direkomendasikan Tim Penilal Internal MARI lolos WBBM dan WBK pada tahun ini. Terkait pertanggungjawaban keuangan agar diperhatikan dan disisir dengan baik. Termasuk misalnya ada pegawai yang telah bercerai atau sudah tidak berhak namun data keuangannya belum diperbaharui sesuai dengan statusnya.
Wakil Ketua PTA Ambon H. Helminizami, SH., MH. Dalam pembinaannya menyampaikan terkait pemeriksaan perkara. Dalam gugatan yang diajukan para pihak agar posita dan petitumnya dipertimbangkan, termasuk keterkaitannya. Dalam hal pembinaan dan pengawasa agar setiap satker harus melakukan pengawasan bidang minimal dua kali dalam setahun dalam adaministrasi perkara, persidangan, kesekretarian dan kepaniteraan, termasuk implementasi kebijakan pimpinan baik tingkat MARI maupun Banding. Menyangkut administrasi Kinsatker, di antaranya SIPP agar datanya akurat dan user yang menjalankannya, perkara agar harus cepat selesai dengan catatan tidak melanggar hukum acara dan pihak dirugikan. Adminsitrasi kepegawaian agar My SAPK ditindaklanjuti. Terkait realisasi anggaran agar dimonitring dan dievaluasi: jangan sampai kerjaan molor namun uangnya sudah keluar. Terkait kinerja pelayanan publik: termasuk PTSP, Website, Inovasi dan lainnya. Terkait disiplin kerja, agar bekerja sesuai dengan ketentuan waktu yang ditetapkan, termasuk izin keluar kantor cuti dan lain-lain seperti dalam aplikasi PTA Ambon Sidion.
Panitera PTA Ambon Drs. H. Rusdi, MH. Menyampaikan hal-hal terkait SIPP, bagaimana agar ada peningkatan kinerja dalam hal penilaian SIPP termasuk keaktifan dan penginputan oleh user bukan admin. Harapan PTA agar perkara bagaimana agar putus cepat sehingga progres penyelesaiannya terjadi peningkatan. Panitera juga membeberkan progres peningkatan SIPP dalam setiap minggunya. Panitera meminta agar tidak ada sisa perkara nantinya dalam laporan tahunan. Panitera meminta agar laporan perkara semua satker dikirim dalam bentuk fisiknya ke PTA, jangan hanya soft copynya sekedar dikirim ke email. Ke depan akan dinilai kecepatan dan ketepatan dalam pengiriman perkara ke pengadilan tingkat banding. Panitera juga meminta agar penyerapan DIPA 04 dipercepat.
Sekretaris PTA Ambon Ismail Difinubun, S.Ag., MH. Menyampaikan terkait kinerja satker yang dihasilkan dari produktifitas satuan kerja. Sekretaris menyampaikan terkait laporan keuangan mengenai kewajiban satker menyampaikan laporan PNBP. Agar setiap satker segera melaporkannya dalam setiap bulannya sebagai kewajiban lembaga pada negara. Penyerapan anggaran agar diintensipkan dan dikomunikasikan penggunaannya lebih cepat, Pimpinan juga harus mengontrol kinerja bagian kesekretariatan, baik mengenai DIP 01 maupun DIPA 04. Sekretaris juga menyampaikan progres mengenai belanja modal pada satker yang ada agar segera ditindaklanjuti. Sumber daya yang ada agar dikelola dengan baik, jangan sampai ada ketidakdisiplinan atau pelanggaran terhadap disiplin PNS atau kode etik yang menjadi acuan.
Setelah pembinaan disampaikan oleh KPTA, WKPTA, Panitera dan Sekretaris PTA Ambon dilanjutkan dengan sidak virtual oleh KPTA Ambon terhadap satker PA Dataran Hunimoa dan PA Tual. Untuk PA Dataran Hunimoa yang disidak antara lain ruang PTSP, Toliet umum, Posbakum, ruang kesehatan, ruang tunggu, dan juga Raung Psobakum termasuk dengan sarana dan prasarananya yang ada dalam setiap ruangan. Begitu juga dengan PA Tual.
Setelah dilakukan sidak virtual dan juga penilaiannya, dilanjutkan dengan laporan dari masing-masing satker oleh Ketua Pengadilan baik dari PA Ambon, Namlea, Hunipopu, Hunimoa, Masohi dan Tual. Masing-masing satker menyampaikan progres kinerjanya. Dimulai dengan menyampaikan kondisi satker baik dari jumlah pegawai, capain kinerja, Laporan perkara mengenai capaian perkembangan SIPP, laporan kesekretariatan terutama Penyerapan DIPA 01 dan 04.
Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Lutfi Muslih, S.Ag., MA. dalam laporan tersebut menyampaikan kinerja satker pada triwulan I dan triwulan II yang dilakukan oleh Badilag dimana untuk wilayah PTA Ambon setelah dirangking PA Dataran Hunimoa mendapatkan peringkat pertama dari enam Satker yang ada di wilayah PTA Ambon. Disampiakan pula bahwa jumlah perkara yang diterima oleh PA dataran Hunimoa hingga 25 Agustus 2021 sejumlah 75 perkara dengan rincian 36 perkara gugatan dan 39 perkara Permohonan. Dari 36 perkara gugatan yang didaftar melalui aplikasi ecourt sejumlah 23 perkara dan diselesaikan sampai dengan tahap elitigasi pembacaan putusan sejumlah tiga perkara, didaftar secara biasa sejumlah 13 perkara dan satu perkara secara prodeo. Dari 39 perkara permohonan, didaftar melalui aplikasi ecourt sejumlah 1 perkara dan diselesaikan secara elitigasi, sedangkan 38 didaftar secara biasa dan 35 perkara didaftar secara prodeo baik DIPA maupun murni. Untuk perkara mediasi sampai dengan Agustus 2021 terdapat 12 perkara mediasi, 7 perkara diselesaikan dengan keberhasilan dimana 5 perkara berhasil sebagain dan 2 perkara berhasil dengan pencabutan. 4 perkara mediasi dinyatakan tidak berhasil sedangkan 1 perkara masih dalam proses mediasi.
Lutfi juga menyampaikan bahwa penyerapan DIPA 01 sampai dengan Agustus yang telah direkon ke KPPN sebesar 64,10 % sedangkan DIPA 04 penyerapannya sebesar 79, 94%. Untuk peringkat SIPP disampaikan bahwa pada triwulan pertama PA Dataran Hunimoa memperoleh peringkat dua secara nasional untuk kategori lima dan diganjar dengan piagam penghargaan dari Dirjen Badilag. Namun seiring kondisi jaringan di Seram bagian Timur yang tidak stabil dan bahkan hilang pada saat penyelesaian perkara untuk triwulan dua mengalami penurunan hingga peringkat empat puluh delapan. Olehnya itu menjadi pekerjaan yang butuh kerja keras lagi untuk meningkatkannya dan sinergitas semua pihak yang ada. Dengan semangat ITA WOTU NUSA aparatur PA Dataran Hunimoa siap membangun peradilan dan pelayanan yang prima bagi masyarakat atau stakeholder yang ada. Di mana bumi dipijak di sana langit dijunjung.
“LM76”
