logo Hunimoa update      

Selamat Datang

Selamat datang di situs resmi Pengadilan Agama Dataran Hunimoa. Website ini dibuat sebagai sarana untuk memberikan beragam informasi khususnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Dataran Hunimoa.
Selamat Datang

11 Aplikasi Inovasi

11 Aplikasi Inovasi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
11 Aplikasi Inovasi

Program Prioritas

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama telah menetapkan 7 (tujuh) program prioritas.Ketujuh program prioritas tersebut yaitu : Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Program Prioritas

Zona Integritas

Menjadi salah satu progam prioritas, Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan peradilan agama merupakan upaya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama
Zona Integritas

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

Data Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Peradilan Agama

Data Perempuan Berhadapan Dengan Hukum di Peradilan Agama

Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

Video yang berisi tentang cara penyelesaian perkara ekonomi syariah dengan acara yang sederhana
Tutorial Penyelesaian Gugatan Ekonomi Syariah

SIWAS

Aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya.
SIWAS

WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA DALAM TINJAUAN ONTOLOGI, EPISTEMOLOGI DAN AKSIOLOGI

(Kajian Putusan Nomor:2/Pdt.G/2011/PA-Kbj)

          Oleh : Yasin Yusuf Abdillah, S.H.I., M.H[1]

Pendahuluan

Kematian seseorang akan menimbulkan akibat hukum berupa kewarisan. Dalam kewarisan tentunya ada hak dan kewajiban antara pewarisdan ahli waris,[2]ada peralihan harta dan pembagian harta waris kepada ahli waris.[3]Peralihan harta peninggalan pewaris dan pembagiannya kepada ahli waris tidak hanya dilihat dari orang yang menerima harta waris, tetapi juga orang yang terhalang dan menghalangi untuk mendapatkan harta warisan. Selain peralihan harta peninggalan yang sesuai dengan bagian masing-masingsebagaimana disebutkan dalam al-Qur'an,ada peralihan harta peninggalan pewaris kepada ahli waris dengan cara wasiat.

Ketentuan wasiat dalam hukum kewarisan Islam di Indonesia diatur dalam pasal 194-209 KHI (Kompilasi Hukum Islam). Khusus wasiat wajibah diatur dalam pasal 209. Namun demikian, wasiat wajibah yang diatur dalam KHI hanya diperuntukkan bagi anak angkat dan orang tua angkat.


[1]Calon Hakim Satuan Kerja Mahkamah Syar’iyah Tapaktuan Aceh Selatan. Magang PPC Terpadu III di Pengadilan Agama Tulungagung.

[2]Pewaris ialah setiap orang yang meninggal dan meninggalkan harta kekayaan, sedangkan ahli waris ialah orang yang bernisbah (memiliki akses hubungan) kepada si mayit karena ada salah satu dari beberapa sebab yang menimbulkan kewarisan, dalam Muhammad Amin Suma, Hukum keluarga Islam di dunia Islam (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 113.

[3]Ahli waris dan bagiannya masing-masing diatur dalam al-Qur'an surat an-Nisa(4): 11, 12, dan 176.


Selengkapnya KLIK DISINI

  • Prosedur Bantuan Hukum
  • Prosedur Permohonan Informasi
  • Pengaduan

Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

posbakumMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Selengkapnya

Tata Cara Permohonan Informasi

typo colorSecara umum tatacara memperoleh layanan informasi adalah sebagai berikut a. Prosedur Biasa; dan b. Prosedur Khusus. a. Permohonan disampaikan secara tidak langsung, baik melalui surat atau media elektronik; b. Informasi yang diminta bervolume besar; c. Informasi yang diminta belum tersedia; atau d. Informasi yang diminta adalah informasi yang tidak secara tegas termasuk dalam kategori informasi yang harus diumumkan atau informasi yang harus tersedia setiap saat dan dapat diakses publik

Selengkapnya

Syarat Dan Tata Cara Pengaduan

pengaduanSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

Selengkapnya

Hubungi Kami

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa

Jl. Ampera

Kota Bula

Kab. Seram Bagian Timur

Telp: 0915-2211620
Fax: 0915-2211620

E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Θ Lokasi Kantor

 Logo InstagramLogo Facebook

Tautan Aplikasi

Info Perkara PA

SIPP PA Dat. Hunimoa

SIPP PA Ambon

SIPP PA Masohi

SIPP PA Namlea

 

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa@2018

           Copyright by : IT PA Hunimoa