TINGKATKAN KREDIBILTAS DAN TRANSPARANSI HARGA MATI

(Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Periode September 2021 dan Sosialisasi Kebijakan Mahkamah Agung dan Ditjen Badilag)

Bula I www.pa-dataranhunimoa.go.id.

Dalam upaya mewujudkan Visi Mahkamah Agung mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung dan misinya yang keempat yaitu meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan, serta juga visi dan misi Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang harus dijalankan, Rabu, 6 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Shafar 1443 Hijriyah Pengadilan Agama Dataran Hunimoa melaksanakan kegiatan rutin berupa rapat bulanan dalam rangka monitoring dan evaluasi kinerja Pengadilan bulan September 2021 dan sekaligus sosialisasi terkait kebijakan Mahkamah Agung dan Juga Ditjen Badilag terkait Pedoman Pengelolaan Pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan Badan peradilan di bawahnya serta kebijakan badilag terkait kepaniteraan dalam hal pemberian Nomor SKUM dan terkait pelaksanaan Asessmen Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2021 sebagaimana surat Dirjen yang dikeluarkan pada bulan September 2021.

Berdasarkan undangan rapat dari Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa tertanggal 5 Oktober 2021 Nomor W24-A5/629/HM.00/X/2021 yang dtujukan kepada seluruh aparatur PA Dataran Hunimoa kegiatan dimulai pukul 08.30 WIT. Diawali dengan pembukaan dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya serta Himne Mahkamah Agung RI, tak lupa juga yel-yel Zona Integritas Pengadilan Agama Dataran Hunimoa. Rapat dimulai dengan sambutan dan pengarahan baik dari ketua maupun Wakil ketua. Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa Lutfi Muslih, S.Ag., MA. menyampaikan ucapan syukur dan terima kasihnya kepada seluruh aparatur Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang telah bahu membahu sehingga dalam anugerah PTA Ambon untuk Satker beprestasi PA Dataran Hunimoa secara umum menempati peringkat peraih juara pertama terbanyak bersanding dengan PA Ambon dalam hal Dekorum Ruang Sidang, Mediasi, Pengelolaan Website, Pengelolaan Anggaran DIPA 04, dan Implementasi Inovasi PTA Ambon menyisihkan lima satker lainnya yang ada di wilayah PTA Ambon. Juga mendapatkan tiga juara kedua dan tiga juara ketiga. Ke depan diharapkan tetap dan dipertahankan dan terus ditingkatkan dengan semangat ITA WOTU NUSA. Selanjutnya Ketua juga meminta kepada seluruh aparatur terus meningkatkan kedisiplinan baik dalam hal kehadiran di kantor maupun penyelesaian pekerjaan. Kedisiplinan adalah cara mejadi yang terbaik, disiplin mulai dari diri sendiri, perkantoran maupun keluarga. Pengawasan terus ditingkatkan baik yang bersifat melekat maupun yang reguler. Seluruh pegawai agar memahami kembali ketentuan yang terdapat dalam Maklumat Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 yang didalamnya disebutkan mengenai aturan-aturan seperti Disiplin Hakim, Disiplin Pegawai, Kode Etik hakim, kode etik panitera dan jurusita maupun aturan terkait PNS dan ASN Mahkamah Agung. Termasuk Perma 3 Tahun 2020 dan juga PP Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Ketua juga meminta agar seluruh aparatur mampu memahami dan mengimplementasikan 8 nilai utama Mahkamah Agung sebagai bagian dari cetak biru Mahkamah Agung.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa, Adi Sufriadi, SHI menyampaikan terkait hal-hal teknis seperti penyelesaian dokumen Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang atas kebersamaan dan tanggungjawab bersama dapat diselesaikan sesuai rencana dan diupload ke dalam aplikasi PMPAPM Ditjen Badilag untuk kemudian dinilai oleh assesor ekternal. Ke depan setiap dokumen yang dibutuhkan agar segera ditindaklanjuti dengan menempatkan pada folder kategori yang ada, begitu juga dengan sarana dan prasarana yang diperlukan agar disiapkan secara matang. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Dataran Hunimoa harus mengetahui apa itu APM dan hal-hal yang terkait dengannya dari PTSP maupun dekorum ruang sidang serta lainnya. Syukur juga disampaikan bahwa pada anugerah kinerja satker dari PTA Ambon Pengadilan Agama Dataran Hunimoa mendapatkan peringkat kedua dalam hal Implementasi APM.

Selanjutnya kegiatan dimulai dengan pelaporan dari bidang kesekretariatan maupun kepaniteraan. Dari bidang kesekretariatan disampaikan terkait bidang kepegawaian dan ortala di antaranya terkait jumlah pegawai, surat-surat yang diterbitkan, dokumen penegakan disiplin baik Pegawai maupun Honorer (PPNPM), Penilaian Kinerja Pegawai, Tata Naskah DInas, SIKEP dan ABS. Absensi, LLK, Aplikasi MySAPK. Selanjutnya Bagian Umum dan Keuangan menyampaikan mengenai jumlah surat masuk dan keluar, pemeliharaan kendaraan dinas, pemeliharaan kantor dan lainnya. Dalam hal keuangan disampaikan diantaranya mengenai penyerapan anggaran DIPA 01 dimana untuk belanja pegawai hingga bulan September sejumlah 68,66 %, belanja barang sejumlah 75,52%, belanja modal sejumlah 100%, sehingga secara keseluruhan untuk penyerapan anggaran DIPA 01 sejumlah 70,87%. Sedangkan untuk DIPA 04 seluruhnya sejumlah 85,85%. Dalam bagian perencanaan, IT dan pelaporan disampaikan mengenai rincian alat pendukung Teknologi Informasi SIPP, melaporkan realisasi kegiatan dan laporan lainnya melalui website, pemutakhiran data website, youtube, instagram, facebook dan lainnya.

Bidang kepaniteraan menyampaikan laporan perkara yang diterima pada bulan September 2021 adalah sejumlah dua perkara (didaftar secara ecourt), sisa bulan lalu sejumlah empat perkara, diputus bulan September sebanyak lima perkara. Sedangkan perkara yang dimediasi satu perkara dengan hasil berhasil sebagian. Sampai dengan bulan Agustus tidak ada perkara yang dimohon kan banding, kasasi, PK maupun eksekusi. Perkara yang diimintakan bantuan panggilan/pemberitahuan terdapat satu Pengadilan yang meminta bantuan yaitu PA Tangerang. Untuk data pengunjung PA Dataran Hunimoa melalui PTSP tercatat sejumlah 36 orang. Pada bulan September ini juga telah dilakukan pelaporan melalui aplikasi E Kinerja/Kinsatker Badilag. Juga disampaikan kondisi SIPP Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang dimana berdasarkan raport mingguan yang dirilis website Badilag secara keseluruhan mengalami sedikit peningkataan. Secara keseluruhan sejak bulan Januari sampai dengan sekarang mengalami penurunan karena pada edisi triwulan pertama PA Dataran Hunimoa menempati peringkat kedua Nasional, namun seiring kondisi yang ada dengan seringnya gangguan jaringan untuk wilayah seram bagian timur yang hampir setiap bulannya ada karena adanya kabel optik yang sering putus di wilayah hutan lindung Manusela dan juga sekitarnya serta juga kondisi listrik PLN yang tidak stabil, lambat laun peringkat SIPP mengalami penurunan, yang tentunya menjadi tantangan luar biasa untuk meningkatkannya . Adapun tabel bulan September sebgai berikut:

No	Tanggal Penilaian	PENILAIAN
		Waktu Putus	Waktu Minutasi	Bobot Upload Putusan	Nilai Akhir
1	3 September 2021	97.895	100	93.947	97.281
2	10 September 2021	97.895	100	93.947	97.281
3	17 September 2021	97.949	100	94.103	97.351
4	24 September 2021	97.975	100	94.177	97.384

Setelah pelaporan selesai dengan penyampaian dan juga tanya jawab dari peserta beserta evaluasinya, dilanjutkan dengan sosialisasi terkait kebijakan Mahkamah Agung dan juga Ditjen Badilag. Ketua Pengadilan Agama memberikan penjelasan mengenai Keputusan SEKMA Nomor: 811/SEK/SK/VIII/2021 tertanggal 19 Agustus 2021 tentang Pedoman Pengelolaan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung dan badan peradilan di Bawahnya. Pengelolaan PPNPN adalah bagian dari Manajemen Pengadilan dalam rangkan mewujudkan tata kelola pengadilan yang baik (a Good Court Governance) dan juga terwujudnya pelayanan pengadilan yang prima dimana jangkar pengelolaan pengadilan ada pada bidang kepaniteraan dan kesekretariatan yang secara tegas disebutkan dalam Perma Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja kepaniteraan dan kesekretariatan Peradilan. Kepaniteraan mengelola Administrasi perkara dan adaministrasi persidangan sedangkan Kesekretariatan mengelola adminsitrasi umum, memberikan dukungan di bidang administrasi organisasi, keuangan, SDM, serta sarana dan prasarana peradilan. Beradasarkan Perma tersebut maka pengelolaan PPNPN dalam hal pengadaan, pengangkatan dan perjanjian kerja/kontrak kerja, perpanjangan, evaluasi kinerja, penilaian kinerja dilakukan oleh Tim kesekretraitan sebagaimana penjelasan lengkapnya dalam keputusan sekretaris Mahkamah Agung dimaksud.

Ketua Pengadilan berharap PPNPN PA Dataran Hunimoa terus meningkatkan kemampuannya dengan memahami apa yang menjadi tugas-tugasnya baik yang merupakan tugas pokok maupun tugas tambahan kedinasan lain yang diperintahkan oleh pimpinan PA Dataran Hunimoa baik oleh Ketua maupun Wakil Ketua, baik secara lisan maupun tertulis. Kesigapan, responsibiltas terhadap pekerjaan adalah hal yang harus diutamakan. PPNPN juga harus memahami apa yang menjadi hak dan kewajibannya, memahami apa yang menjadi kewajiban dan apa yang menjadi larangan agar mampu berkiprah di Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dengan baik. Bahu membahu mewujudkan zona integritas dengan memberikan pelayanan prima dan menghindari terjadi KKN.

Wakil Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa juga menjelaskan bahwa dengan adanya keputusan Sekma ini penyebutan untuk honorer, pegawai tidak tetap, menjadi jelas dengan sebutan Pegawai pemerintah Non Pegawai Negeri. Menurutnya sebagai aparatur yang berdiri di garis depan dalam hal pengamanan, menjaga kebersihan, kerapihan, ketertiban, mengemudikan kendaraan dinas, melayani pencari keadilan dan juga tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan pimpinan, maka seharusnya PPNPN terus mengasah diri, belajar dan meningkatkan pengetahuannya baik terhadap yang menjadi tugas pokok maupun tugas tambahan lainnya. Bekerja dengan ikhlas, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan keras serta bekerja dengan tuntas. Kepada Tim Kesekretariatan yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan PPNPN juga harus merespon kebijakan Sekretaris MARI dengan sebaik-baiknya, menyiapkan SDM untuk Pengadilan Agama Dataran Hunimoa agar terlaksana apa yang menjadi tugas institusi Pengadilan Agama Dataran Hunimoa di bumi ITA WOTU NUSA.

Sekretaris PA Dataran Hunimoa yang juga Kuasa Pengguna Anggaran, Irpan Djokja, juga mengingatkan seluruh PPNPN agar mampu mengimplementasikan apa yang menjadi tugasnya dengan sungguh-sungguh, memahami keputusan sekretrais MARI tersebut dengan sebaik-baiknya. Meningkatkan kinerja dengan prima. Kesekretraiatan PA Dth juga akan berusaha semaksimal mungkin mengimplementasikan apa yang menjadi keputusan SEKMA tersebut.

Ketua Pengadilan juga menyampaikan hal-hal terkait kebijakan Dirjen Badilag dalam pemberian Nomor SKUM sebagai Kode Unik Pembayaran perkara sebagaimana surat dirjen Nomor 2928/SJA.3/HK.00/9/2021 tanggal 6 September 2021 dimana dalam lembar SKUM selain mencantumkan nomor perkara juga diberikan nomor unik tersendiri sebelah kanan atas format SKUM sebagai urutan nomor pembayaran sebagai dasar untuk melakukan rekonsiliasi antara buku induk keuangan perkara dengan rekening koran. Juga disampaikan mengenai kebijakan Dirjen terkait persiapan pelaksanaan APM tahun 2021, Input Data Asesmen Internal APM melalui aplikasi pmpapm dengan URL. https://pmpapm.badilag.net yang user dan id nya dapat dilihat pada aplikasi kinsatker masing-masing satker. Sebagaimana dalam surat dirjen Nomor 3182/DJA.3/HM.00/9/2021 tanggal 21 September 2021.

Seram Bagian Timur beribu kota Dataran Hunimoa,

Kota Bula ibu kota sementara.

Kalau kita tidak ingin karam dalam mewujudkan pelayanan prima,

Mari Kita bersama berkarya dan berkontribusi nyata pada institusi yang kita cinta.