WAKIL KETUA PENGADILAN AGAMA DATARAN HUNIMOA MENJADI NARASUMBER DALAM
SOSIALISASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
Adi Sufriadi, S.H.I. sedang memberikan sosialisasi pembangunan zona integritas
Penulis: Sandy Mahdi Wibawa
BULA – Jumat, 4 Juni 2021 tepatnya pada siang hari pukul 14.00 WIT, Adi Sufriadi, S.H.I. selaku Wakil Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoa menghadiri sekaligus menjadi narasumber dalam acara yang diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seram Timur. Acara itu sendiri adalah Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas Kantor Pertanahan Kabupaten Seram Bagian Timur. Turut hadir pula menjadi narasumber adalah perwakilan dari Kepolisian serta Kejaksaan.
Sosialisasi ini sendiri diawali dengan kata sambutan yang disampaikan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Seram Bagian Timur. Dalam sambutannya ini, Kepala BPN menerangkan bahwa disiplin tepat waktu dari diri sendiri bisa menjadi awal dari mulainya melakukan sebuah perubahan ke arah kebiasaan kerja yang lebih baik dan ini akan berimbas kepada kualitas kerja yang lebih baik guna menunjang pembangunan zona integritas.
Dalam paparannya, Adi Sufriadi, S.H.I. menyampaikan betapa pentingnya predikat WBK (Wilayah Bebas Korupsi) bagi suatu satuan kerja dan predikat ini bukanlah hal yang main-main. Seluruh pegawai dalam suatu satuan kerja haruslah saling bersinergi. Karena ketika suatu satuan kerja sudah mendapatkan predikat itu, belum tentu satuan kerja tersebut dapat mempertahankan predikat WBK tersebut. Bisa saja predikat tersebut dicabut kembali ketika dinilai sudah tidak layak menyandang predikat tersebut.
Mulai dari tahapan pembangunan, proses pembangunan, komponen pengungkit, area dalam zona integritas, hingga unsur indikator hasil dari zona integritas ini dipaparkan oleh Adi Sufriadi. Selain itu Adi juga menyampaikan bahwa pegawai yang menjadi penghalang bagi terwujudnya WBK jangan sampai diacuhkan. Namun orang-orang seperti ini harus turut dirangkul supaya bukan malah menjadi penghalang yang lebih parah.
Pembangunan Zona Integritas sangatlah penting karena sebagai pelayan publik haruslah memiliki integritas yang tinggi dan salah satu tolak ukur keberhasilannya itu adalah mendapatkan predikat WBK. Terakhir dalam paparannya, Adi Sufriadi, S.H.I. menyampaikan bahwa walau kita beda, tetapi zona kita tetap sama yaitu zona integritas.
Sekadar informasii, merujuk pada Peraturan Menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia Nomor 10 tahun 2019, Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK / WBBM melalui reformasi birokrasi khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
Selain itu, untuk WBK sendiri adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi Sebagian besar menajemen perubahan, penataan tata laksana, penaan system manajemen SDM, penguatan pengawasan dan penguatan akuntabilitas kinerja. Dan ada pula WBBM (Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi Sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan system manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas, kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.
